Penerimaan Pajak Capai Rp20,6 Triliun, Penyaluran KUR dan UMi Dorong UMKM di Sumut
Medan | Elindonews.my.id
Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 30 November 2025. Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 30 November 2025.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara, Nofiansyah, didampingi para Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) di lingkungan Kementerian Keuangan Sumut, memaparkan capaian kinerja dan sinergi dalam mengawal pelaksanaan APBN agar tetap transparan, akuntabel, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat Sumatera Utara, Senin (29/12/2025).
Hingga 30 November 2025, realisasi belanja pemerintah pusat di Provinsi Sumatera Utara mencapai Rp16,05 triliun. Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp9,69 triliun atau 93,22 persen dari pagu anggaran. Realisasi ini digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja aparatur negara, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR) serta gaji ke-13 Tahun 2025.
Sementara itu, Belanja Barang tercatat terealisasi sebesar Rp5,08 triliun atau 69,54 persen dari pagu. Anggaran ini dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program strategis, antara lain pembangunan infrastruktur konektivitas, pelayanan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Kementerian Kesehatan, program pendidikan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), pelayanan dan penegakan hukum oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta program peningkatan ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas.
Dari sisi Transfer ke Daerah (TKD), realisasi di Provinsi Sumatera Utara telah mencapai Rp39,20 triliun atau 90,55 persen dari pagu. Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dengan realisasi sebesar Rp25,27 triliun atau 95,38 persen. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik terealisasi Rp7,69 triliun atau 90,58 persen, yang dimanfaatkan antara lain untuk pendanaan BOS dan BOK di sektor pendidikan dan kesehatan.
Adapun Dana Desa telah disalurkan sebesar Rp3,42 triliun atau 74,68 persen, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp2,02 triliun atau 76,04 persen, Insentif Fiskal sebesar Rp213,67 miliar atau 92,05 persen, sedangkan DAK Fisik baru terealisasi Rp599,86 miliar atau 70,41 persen dari pagu.
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Sumatera Utara hingga November 2025 menunjukkan tren positif. Total penyaluran KUR mencapai Rp13,88 triliun kepada 233.579 debitur, atau sekitar 20,14 persen dari total UMKM di Sumut. Sementara pembiayaan UMi telah disalurkan sebesar Rp785,40 miliar kepada 130.862 debitur, memperkuat akses permodalan bagi pelaku usaha ultra mikro.
Dari sisi penerimaan, realisasi penerimaan pajak di Sumatera Utara mencapai Rp20,6 triliun, yang merupakan akumulasi dari Kanwil DJP Sumut I dan Kanwil DJP Sumut II. Penerimaan ini didominasi oleh PPh Non Migas sebesar Rp10,9 triliun serta PPN dan PPnBM sebesar Rp8,8 triliun.
Selanjutnya, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp3,22 triliun atau 141,36 persen dari target APBN. Realisasi Bea Masuk mencapai Rp550,52 miliar, yang dipengaruhi oleh penurunan impor komoditas kebutuhan pokok seperti beras dan gula.
Sementara Bea Keluar terealisasi Rp2,16 triliun atau 607,95 persen dari target, didorong kenaikan harga referensi CPO dan produk turunannya pada November 2025 yang mencapai USD963,75 per metrik ton, meskipun volume ekspor turun sekitar 17 persen dibanding Oktober 2025.
Hingga November 2025, penerimaan cukai mencapai Rp506,33 miliar atau 99,95 persen dari target. Penurunan penerimaan terutama berasal dari Cukai Hasil Tembakau yang turun 29 persen serta Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang menurun 6 persen, seiring melemahnya produksi dan konsumsi barang kena cukai.
Sementara itu, kinerja Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Sumatera Utara menunjukkan capaian yang positif. Realisasi PNBP mencapai Rp3,00 triliun atau 129,99 persen dari target APBN. Peningkatan ini didorong oleh PNBP Lainnya sebesar Rp1,49 triliun (193,91 persen dari target) serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp1,52 triliun atau 98,28 persen dari target.
Selain itu, PNBP dari sektor aset, piutang, dan lelang tercatat sebesar Rp104,5 miliar atau 112,70 persen dari target. Realisasi ini berasal dari pemanfaatan aset negara, piutang negara, serta kegiatan lelang yang dikelola Kanwil DJKN Sumatera Utara, mencerminkan optimalisasi pengelolaan aset dan keuangan negara di daerah.
Reporter: tpm/rel
Tidak ada komentar:
Posting Komentar