Medan | Elindonews.my.id
Realisasi APBN di Provinsi Sumatera Utara hingga 30 September 2025 mencapai hasil positif. Belanja pemerintah pusat, penyaluran TKD, dan penerimaan pajak serta PNBP menunjukkan kinerja yang solid dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara memaparkan perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 30 September 2025. Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumut, Nofiansyah, bersama para Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) di lingkungan Kementerian Keuangan Sumut, menyampaikan hasil kerja dan sinergi dalam mengawal pelaksanaan APBN secara transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp12,57 Triliun
Hingga akhir September 2025, realisasi belanja pemerintah pusat di Sumatera Utara mencapai Rp12,57 triliun.
Belanja Pegawai terealisasi Rp7,92 triliun atau 77,28% dari pagu, mencakup pembayaran gaji, tunjangan kinerja, THR, serta gaji ke-13 aparatur negara.
Belanja Barang mencapai Rp3,81 triliun (51,73%), sedangkan Belanja Modal baru terealisasi Rp782,25 miliar (29,75%).
Belanja Bantuan Sosial mencapai Rp54,93 miliar atau 79,15% dari pagu. Transfer ke Daerah (TKD) Tembus Rp31,95 Triliun
Penyaluran TKD di Provinsi Sumut mencapai Rp31,95 triliun atau 73,85% dari pagu. Meskipun sedikit menurun dibanding periode sama tahun lalu (73,98%), Dana Alokasi Umum (DAU) tetap menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp21,44 triliun (80,95%).
Komponen lain:
DAK Non-Fisik: Rp5,89 triliun
Dana Desa: Rp2,85 triliun
Dana Bagi Hasil: Rp1,38 triliun
Insentif Fiskal: Rp126,89 miliar
DAK Fisik: Rp250,37 miliar (29,39% dari pagu)
KUR dan Pembiayaan Ultra Mikro Dorong UMKM
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp11,44 triliun kepada 192.986 debitur, setara 16,63% dari total UMKM Sumut.
Sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan menjadi penerima terbesar Rp5,53 triliun.
Perdagangan besar dan eceran menyusul Rp4,04 triliun.
Sementara pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp548,51 miliar kepada 99.392 debitur, mayoritas disalurkan untuk sektor perdagangan.
Bantuan Sosial untuk 4,39 Juta Penerima
Total bansos di Sumut mencapai Rp2,71 triliun untuk 4,39 juta penerima manfaat.
BPNT: Rp1,60 triliun (2,91 juta penerima)
PKH: Rp1,06 triliun (1,38 juta penerima)
Bantuan Yatim Piatu (YAPI): Rp46,24 miliar untuk 84.605 penerima
Penerimaan Pajak Capai Rp15,2 Triliun
Total penerimaan pajak di Sumut mencapai Rp15,2 triliun, terdiri dari:
PPh Non Migas: Rp8,5 triliun
PPN dan PPnBM: Rp5,8 triliun
Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp2,59 triliun.
Bea Masuk: Rp576,10 miliar (turun karena beras dan gula)
Bea Keluar: Rp1,61 triliun (didorong ekspor sawit dan produk turunannya)
Cukai: Rp409,20 miliar (turun 35% akibat penurunan produksi tembakau dan MMEA)
PNBP Lampaui Target, Capai 111,02%
Kinerja Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan hasil menggembirakan dengan realisasi Rp2,53 triliun atau 111,02% dari target Rp2,28 triliun.
PNBP Lainnya: Rp1,25 triliun (166,26% dari target, tumbuh 9,57% YoY)
Pendapatan BLU: Rp1,28 triliun (83,91% dari target, tumbuh 11,45% YoY)
Selain itu, PNBP dari aset, piutang, dan lelang mencapai Rp84,02 miliar (128,91% dari target Rp65,18 miliar).
Aset negara: Rp39,21 miliar
Piutang negara: Rp151 juta
Lelang: Rp44,65 miliar, tumbuh signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Kinerja positif ini menunjukkan bahwa pengelolaan APBN di Sumatera Utara semakin efektif, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi serta memperkuat fondasi fiskal yang berkelanjutan.
Medan, 29 Oktober 2025
(E_01 tpm)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar