Jakarta | Elindonews.my.id
Pertemuan kembali digelar pada Jum'at 18 Juli 2025 untuk membahas perihal "Akses Jalan Tembus Kapuk Muara-PIK" di Kantor Sekretariat RW 01, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
Kali ini undangan dikirimkan oleh Plt. Lurah Kapuk Muara, Tomy Haryono. Dalam undangan tersebut tertulis agenda pembahasan pertemuannya adalah "Rapat Kordinasi Jalan Akses Tembus DARURAT RW 01".
Hampir seluruh tokoh masyarakat dan para Ketua RT hadir, dan yang berhalangan menitipkan pesan bahwa suaranya tetap sama dengan pertemuan sebelumnya yang digelar oleh Ketua RW 01 Purnomo pada 29 Juni 2025, yang menyampaikan suara mayoritas MENOLAK pembukaan Jalan Tembus tersebut.
Ketua RW 01, Purnomo membuka pertemuan malam tadi dengan kilas balik pertemuan sebelumnya yang beliau sampaikan bahwa penjelasan darinya saat pertemuan pada 29 Juni lalu belumlah tersampaikan dengan baik, oleh karenanya datanglah undangan dari elemen pemerintahan itu sendiri yakni Kelurahan.
Kemudian Plt. Lurah Kapuk Muara, Tomy Haryono, memulai rapat dengan menyampaikan bahwa rencana pembukaan Akses Jalan Tembus tersebut merupakan Program Pemerintah DKI. Bahwa dalam perencanaan ini dinilai ada kedaruratan mulai dari jalur evakuasi bencana banjir, kebakaran dan lain-lain. Yang mana itu merupakan kemanfaatan yang akan diterima oleh warga RW 01.
Dibukanya kembali sesi jajak pendapat bagi para tokoh masyarakat dan para Ketua RT MENEGASKAN bahwa masih memiliki pandangan yang sama terhadap masalah ini. Ketua RT 02, Ridwan menyampaikan bahwa faktor-faktor resiko yang muncul ini harus dipertimbangkan, dengan dibukanya akses jalan tembus ini, maka volume kendaraan yang berlalu lalang akan meningkat itu kan menjadi resiko tingginya angka kecelakaan di wilayah RW 01.
Hal ini dipertegas dengan sudah adanya preseden dari kejadian-kejadian sebelumnya yang sudah merenggut korban nyawa dari kecelakaan yang terjadi karena kendaraan-kendaraan besar yang melintas.
Mantan Ketua RT 01 M. Sukur menerangkan bahwa pada kenyataannya mobil-mobil pabrik yang keluar masuk diluar jam yang diatur oleh pengurus wilayah RW 01, dan tidak ada bentuk pengawasan dan penindakan hukum dari pemerintah.
Ketua RW 01 Purnomo dan Plt. Lurah Kapuk Muara, Tomy Haryono memiliki pandangan yang sama dengan menyampaikan bahwa akan ada rekayasa/pengaturan lalu lintas apabila pembukaan akses jalan tersebut dibuka.
Ketua FKDM, Jamal menyampaikan bahwa focus pemerintah dalam hal ini Kelurahan yang malah membahas perihal jalan tembus sudah salah sasaran, yang mana permasalahan didepan mata yang dialami warga RW 01 utamanya adalah banjir yang dalam tahun ini sudah terjadi banjir besar 3 kali, namun tidak pernah ada penanganan dari pemerintah.
Disampaikan juga olehnya bahwa akses jalan tembus menuju PIK itu seharusnya dipertimbangkan untuk lahan tersebut bisa digunakan menjadi RPTRA, yang seyogyanya menjadi program prioritas karena warga RW 01 tidak memiliki RPTRA dikarenakan lahan terbatas.
Ridwan, warga wilayah RT 03 menyampaikan kritik mengenai keDARURATan dalam pembahasan ini, karena seharusnya jika akses jalan tembus itu ditujukan untuk akses darurat, maka hanya bisa dibuka dan dipergunakan apabila kedaruratan itu terjadi.
Lalu dipertegasnya juga bahwa kajian-kajian perlu dilakukan sebelum adanya pembahasan perencanaan kepada warga, khususnya karena tidak pernah ada undangan dari elemen pemerintah untuk membahas perihal ini.
Bapak Haji Hamid Effendi, menebalkan apa yang sudah disampaikan sebelumnya oleh para warga, tokoh masyarakat dan Ketua RT dengan pentingnya ada pertimbangan-pertimbangan khusus serta kajian mendalam.
Terutama lahan yang akan menjadi bagian akses jalan tembus merupakan milik PT. Mandala yang mana sama sekali belum ada informasi apakah sudah ada pembahasan dengan pihaknya. Sekaligus beliau menyarankan bahwa ada kemungkinan alternatif lain yang bisa dibuka menjadi akses yakni di wilayah RT 08 RW 05.
ANGGARAN SUDAH ADA, TINGGAL PELAKSANAANNYA PADA TAHUN INI
Pl.Lurah Kapuk Muara, Tomy Haryono menyampaikan bahwa anggaran untuk pelaksanaan ini sudah ada, tinggal dilakukan pelaksanaannya. Para warga yang hadir jadi mempertanyakan, apakah cara pelaksanaan program pemerintah memang seperti yang disampaikan Bapak Tomy ini?
Oleh karena itu beberapa perwakilan warga RW 01 akan meminta audiensi dengan Pemprov dan DPRD DKI Jakarta dalam Waktu dekat.
-Ridwan AP-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar