Persentase Penduduk Miskin Maret 2025 Naik 0,17 Poin Menjadi 7,36 Persen

Medan | Elindonews.my.id

Angka kemiskinan Sumatera Utara mengalami kenaikaan sebesar 0,17 poin yaitu dari 7,19 persen pada Septembr 2024 menjadi 7,36 persen pada Maret 2025. Angka kemiskinan ini setara dengan 1,14 juta jiwa pada Maret 2025, atau bertambah sekitar  29,3 ribu jiwa dalam enam bulan terakhir.

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2025 sebesar 7,10 persen, dan di daerah perdesaan sebesar 7,71 persen. Terjadi kenaikan yang signifikan baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, masing-masing sebesar 0,09 persen dan 0,27 persen.

Statistisi Ahli Utama BPS Sumut, Drs. Misfaruddin, M.Si, menyampaikan bahwa lonjakan ini menjadi perhatian serius. Pasalnya, sebelumnya Sumut sempat menunjukkan tren positif dengan penurunan angka kemiskinan. Namun, tekanan ekonomi, khususnya inflasi pada sektor pangan, menyebabkan angka tersebut kembali naik.

Garis Kemiskinan pada Maret 2025 tercatat sebesar Rp.666.546/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp.509.871 (76,49 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp.156.675 atau sekitar 23,51 persen.

Faktor utama yang mendorong kenaikan ini adalah tekanan inflasi, khususnya pada sektor pangan. Harga kebutuhan pokok yang terus berfluktuasi berdampak langsung pada penurunan daya beli masyarakat,” ungkap Misfaruddin dalam konferensi pers di Kantor BPS Sumut, Medan 25/07/25.

Berdasarkan data terkini, jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara kini mencapai lebih dari 1,3 juta jiwa. Selain inflasi pangan, BPS juga mencatat faktor lain seperti terbatasnya lapangan pekerjaan, ketimpangan distribusi ekonomi, serta belum meratanya akses terhadap program bantuan sosial sebagai penyumbang meningkatnya angka kemiskinan.

Misfaruddin menegaskan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan langkah yang komprehensif dan terintegrasi, dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemangku kepentingan lainnya.

“Evaluasi terhadap efektivitas program perlindungan sosial mutlak diperlukan, agar kebijakan yang diambil benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan,” tambahnya.

BPS berharap, dengan penguatan koordinasi antarinstansi dan kebijakan yang lebih tepat sasaran, tren peningkatan kemiskinan ini dapat ditekan kembali pada periode mendatang.

(E_01)