Rakorwil Investasi Sumatera 2025 : Sinergi Bank Indonesia dan Pemerintah Pusat-Daerah untuk Mendorong Investasi Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Optimal dan Berkelanjutan
Batam | Elindonews.my.id
Koordinator Wilayah Bank Indonesia Sumatera bersama kementerian/lembaga terkait menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Investasi Wilayah Sumatera 2025, pada 17 November 2025 di Batam. Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi dalam mendorong percepatan investasi serta meningkatkan kinerja perekonomian di wilayah Sumatera.
Rakor ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Investasi/BKPM, BP Batam, serta pemerintah provinsi se-Sumatera. Acara diawali dengan sambutan Pj Sekda Provinsi Kepulauan Riau, Luki Zaiman Prawira.
Dalam sambutannya, Luki menegaskan bahwa penguatan koordinasi lintas lembaga dan transformasi layanan perizinan menjadi kunci utama dalam menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Terkait implementasi PP No. 25/2025 dan PP No. 28/2025, ia menekankan pentingnya forum konsultasi publik dalam penyusunan regulasi turunan.
Rapat kemudian dipimpin oleh Rudy Brando Hutabarat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut sekaligus Koordinator Wilayah Sumatera. Rudy memperkenalkan konsep BATAM—“Bagaimana Mempermudah Akses dan Tata Kelola Agar Menarik Investor Masuk”, yang dinilai dapat menjadi model percepatan perizinan untuk diterapkan di provinsi lain.
Rakor ini memiliki tiga fokus utama, yaitu:
1. Percepatan penyusunan dan pembaruan RTRW/RDTR tingkat provinsi hingga kabupaten/kota serta integrasinya ke sistem OSS-RBA.
2. Implementasi PP No. 25/2025 dan PP No. 28/2025 guna memperbaiki iklim usaha dan menurunkan biaya ekonomi.
3. Penyusunan roadmap penguatan iklim investasi daerah yang selaras dengan RPJMN dan berbasis sinergi antarlembaga, sebagai fondasi promosi investasi terintegrasi di Sumatera paling lambat 2026.
Deputi Kepala Perwakilan BI Sumut, Iman Gunadi, menambahkan bahwa kepastian dan kemudahan perizinan akan memperkuat pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi baru, termasuk sektor pariwisata terintegrasi dan pemberdayaan UMKM.
Dari sisi kebijakan ruang, Asisten Deputi Kemenko Infrastruktur, Djuang Fadjar Sodikin, menyoroti pentingnya kepastian tata ruang. Menurutnya, transformasi kebijakan RTRW/RDTR harus lebih adaptif dan didukung digitalisasi agar mempermudah akses informasi bagi investor.
Sementara itu, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Kementerian Investasi/BKPM, Ariawan Cahyo Putro, menegaskan bahwa kelengkapan dan ketepatan KBLI menjadi unsur penting dalam integrasi RDTR dengan OSS-RBA untuk mempercepat proses perizinan.
Berdasarkan Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan III 2025, Batam memasuki fase percepatan investasi, terutama dari Singapura, Tiongkok, Malaysia, Hong Kong, dan Taiwan. Direktur Investasi BP Batam, Dendi Gustinandar, menekankan pentingnya peningkatan kualitas tata kelola untuk menciptakan kepastian usaha, termasuk dalam aspek kepastian hukum.
BP Batam juga memperkuat kewenangannya dalam perizinan lingkungan dan pemanfaatan ruang. Hal ini mendorong akselerasi berbagai proyek strategis seperti industrial waterfront, energi hijau, PLTS, LNG, FSRU, data center, hingga ekonomi digital.
Rakor ditutup dengan penegasan strategi “Think Big, Start Small, Move Fast”, sebagai arah transformasi wilayah Sumatera. Daerah diharapkan mampu menyelesaikan hambatan investasi secara cepat, memperkuat kerja sama lintas provinsi, dan mengembangkan aglomerasi industri yang mampu meningkatkan lapangan kerja serta kesejahteraan masyarakat.
Ke depan, Rakor Investasi Wilayah Sumatera akan dilembagakan melalui:
1. Penunjukan liaison dari setiap provinsi untuk mendiskusikan solusi investasi dan perizinan.
2. Pemetaan potensi serta praktik terbaik investasi yang bisa direplikasi.
3. Penguatan investasi inklusif yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Redaksi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar