Temui Mendagri KPPU Usul Semua Pemda Lakukan Asesmen Kebijakan Persaingan

Jakarta | Elindonews.my.id

Komisi Pengawas Persaingan Usaha -KPPU- temui Menteri Dalam

Negeri Tito Karnavian untuk menjelaskan strategi peningkatan kinerja persaingan usaha

dalam mendorong perekonomian di seluruh daerah, khususnya melalui penggunaan daftar

periksa kebijakan persaingan usaha dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan bidang

ekonomi pada setiap pemerintah daerah.

Demikian dikemukakan Ketua KPPU-M. Fanshurullah

Asa- beserta jajaran Anggota KPPU dalam pertemuannya dengan Menteri Dalam Negeri pada

18 Maret 2024, di Kantor Kementerian Dalam Negeri -Kemendagri- Jakarta.

Seperti diketahui, kebijakan persaingan sangat berperan dalam meningkatkan

produktivitas perekonomian nasional dan daerah melalui pembuatan dan pengawasan atas

peraturan yang tidak mendistorsi pasar, sehingga dapat mengendalikan inflasi daerah. 

Untuk mendukung adaptasi kebijakan persaingan, KPPU telah mengeluarkan Peraturan KPPU No.

4 Tahun 2023 Tentang Pemberian Saran dan Pertimbangan Terhadap Kebijakan Pemerintah

yang Berkaitan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.  

Dikatakan, melalui

peraturan tersebut, pemerintah dapat meminta saran dan pertimbangan ke KPPU serta

menggunakan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha -DPKPU- untuk mengetahui

apakah suatu kebijakan berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Melalui

pertemuan tersebut, KPPU menginginkan agar asesmen kebijakan persaingan melalui

penggunaan DPKPU dapat dilakukan di seluruh pemerintah daerah. 

Lebih lanjut, KPPU juga

dapat memberikan saran dan pertimbangan dalam memastikan kelancaran distribusi guna

mendukung strategi pengendalian inflasi 4K di daerah -keterjangkauan harga, ketersediaan

pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif-.

Disebutkan, kinerja persaingan usaha di daerah nantinya akan tercermin dalam Indeks Persaingan

Usaha yang dikembangkan KPPU. Indeks ini juga diharapkan KPPU menjadi salah satu

indikator dalam Indeks Tata Kelola Pemerintah Daerah -ITKPD- yang diinisiasi Kemendagri.

Lebih lanjut, keberhasilan dalam kinerja persaingan usaha nantinya akan diapresiasi melalui

penghargaan bersama dari KPPU dan Kemendagri kepada Pemerintah Daerah.

Selain itu, Ketua KPPU katanya juga mengajak Kemendagri untuk mendorong program

Penyuluh Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah -UMKM- melalui partisipasi seluruh

Dinas Koperasi dan UKM di seluruh Pemerintah Daerah. Khususnya melalui pembentukan

tim bersama dalam memfasilitasi aktivitas penyuluhan tentang pelaksanaan kemitraan yang

baik kepada pelaku UMKM di daerah.

Menanggapi berbagai penjelasan tersebut, Menteri Dalam Negeri menyambut baik

dan siap memberikan dukungan terhadap berbagai strategi yang diusulkan KPPU berkaitan

dengan peningkatan kinerja Pemerintah Daetrah.-FR-