PBBD Minta Komnas HAM Jujur Dan Transparan Ungkap Kasus Kematian Brigadir Josua.

Negara akan hancur, apabila hukum sudah rusak.

MEDAN | elindonews.my.id

Dewan Pimpinan Pusat Perserikatan Bangso Batak Sedunia (PBBD) dengan penuh harap, meminta agar Komisi Nasional Hak Azasi Manusia RI, benar-benar bekerja secara profesional dan jujur dalam mengungkap kasus kematian Brigadir Josua Hutabarat.

Hal itu dikatakan Ketua umum PBBD Taulim P. Matondang kepada awak Media, didampingi Wakil, Ir. Impol Siregar SH, MH, Ir. Chandra Ginting, Sekjen M. Syafrin Pasaribu SE serta Ketua DPC PBBD Kab. Deliserdang Johannes Hutabarat, Wakil A. Simatupang dan Sekretaris Alberto Nadeak, kemarin 30/7/22 di kantornya.

Menurut Taulim, kematian Brigadir Josua saat ini telah menjadi perhatian serius rakyat Indonesia. Soalnya, kematian Josua berada di rumah atasan yang menjadi majikannya berpangkat Jenderal.

Menyinggung banyaknya polemik atau pendapat-pendapat dugaan penyebab kematian, baik dari para masyarakat awam dan ahli hukum, bisa membuat masalah menjadi kabur.

Yang pasti, kita harus meminta agar Komnas HAM bekerja secara profesional, jujur dan transparan untuk mengungkap kasus ini. Karena harapan masyarakat, satu-satunya Lembaga yang dapat mengungkap kasus ini adalah Komnas HAM, kata Taulim.

Sementara itu, Wakil ketua umum PBBD, Adv. Ir. Impol Siregar SH, MH berharap agar penyidik juga bekerja secara ptofesional, tidak dibawah tekanan, mengingat bahwa kasus kematian Josua berada di lingkup Korps mereka, apalagi tempat kejadian di rumah petinggi Polri.

Artinya, berdasarkan penjelasan-penjelasan di Media elektronik TV, banyak keterangan yang membingungkan masyarakat, terutama tentang alat-alat bukti seperti CCTV yang kemungkinan telah  sengaja dirusak.

Sekali lagi, PBBD berharap agar Komnas HAM RI benar-benar mengungkap kasus ini. PBBD tidak tertarik dengan isu-isu penyebab kematian Josua. Yang menjadi perhatian PBBD adalah, telah terjadi dugaan penghilangan nyawa secara paksa, yaitu dengan ditemukannya luka bekas tembakan peluru. Sehingga peran Komnas HAM sangat dibutuhkan dalam hal ini, tegas Taulim. (Roi S).